Bongkar Utang Negara yang Kian Bengkak di Era Jokowi, Pakar Ekonom Sebut Bukan untuk Infrastruktur, Melainkan..

LONCENGNEWS.COM – Pakar ekonom senior Faisal Basri membocorkan terkait belanja negara terbesar yang berasal dari utang selama era pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi).

Advertisements

Analisis yang diungkapkan oleh Faisal Basri melalui situs pribadinya tak lain untuk menjawab atas komentar Netizen soal penggunaan dana utang untuk program pembangunan Infrastruktur di Indonesia.

Faisal Basri menjelaskan jika selama era pemerintahan Jokowi, ternyata lonjakan belanja negara bukan diperuntukkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

“Selama pemerintahan Jokowi, lonjakan belanja paling tinggi bukan untuk pembangunan infrastruktur,” kata Faisal Basri, seperti dikutip LoncengNews.Com dari situs pribadinya.

Dalam tulisan yang bertajuk ‘Utang Membengkak, Apakah Benar untuk Infrastruktur’ tersebut, Faisal Basri menampilkan sebuah tabel data belanja modal periode 2014-2019 yang menunjukan adanya peningkatan sebesar 21 persen saja.

Baca Juga:  Masa Jabatan Jokowi Diusulakan Ditambah 2-3 Tahun Lagi Lewat Amendemen UUD 1945
Advertisements

“Karena infrastruktur ‘murni’ sejatinya tidak habis dipakai dalam satu tahun, maka alokasinya akan tercermin dari belanja modal,” tutur Faisal Basri.

Berdasarkan tabel data belanja modal itu menandai jika belanja negara yang mengalami pembengkakan itu tak lain untuk membayar bunga utang hingga mencapai 106 persen.

Selain itu, peningkatan tercermin pada belanja barang sebesar 89 persen dan belanja pegawai sebesar 54 persen. Sedangkan, belanja sosial hanya naik sebesar 15 persen.

Sementara, selama periode tahun 2019-2020, menurut Faisal Basri, peningkatan belanja yang bersumber dari utang masih dipegang oleh pos pembayaran bunga utang. Kemudian, disusul dengan pos bantuan sosial yang mengalami kenaikan 30 persen.

Baca Juga:  Bertemu Presiden Zelenskyy di Jepang, Jokowi Ingin Jadi Jembatan Perdamaian Ukraina dan Rusia

Adanya peningkatan belanja dari utang tersebut dikarenakan pemerintah yang telah mengalokasikan dana lebih besar untuk membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Di sisi lain, Faisal Basri mengatakan jika selama ini sumber dana pembangunan infrastruktur tidak murni berasal dari APBN.

Agar sumber dana pembangunan infrastruktur dapat berjalan sebagaimana mestinya, dalam hal ini
pemerintah memberikan tugas kepada perusahaan BUMN untuk mencari dana secara mandiri.

“Pemerintah banyak menugaskan BUMN untuk mencari dana sendiri di pasar dengan berutang ke bank maupun menerbitkan obligasi,” ujarnya.

Hal ini mengakibatkan utang BUMN nonkeuangan yang ikut melonjak.

“Oleh karena itu, utang BUMN nonkeuangan turut melonjak. Pada akhir Maret 2021 telah melampaui satu kuadriliun rupiah,” ujarnya.

Selain itu, pembiayaan infrastruktur juga telah melibatkan perusahaan swasta misal, ditandai adanya kerja antara pemerintah dengan badan usaha (KBPU).

Baca Juga:  Mensos Risma Diisukan Masuk Dalam Daftar Reshuffle Kabinet Jokowi, Begini Faktanya

Sebagai informasi, berdasarkan Nota Keuangan dan RAPBN 2022 yang diterima DPR dari presiden pada 16 Agustus 2021, disebutkan utang pemerintah pada akhir tahun 2022 mencapai hingga Rp8,11 kuadriliun.

Faisal Basri pun menyoroti hal ini bisa terjadi lantaran pemerintah yang dinilai kurang sigap dalam menangani pandemi Covid-19 sejak awal sehingga berdampak pada sektor ekonomi.

“Kekalahan di bidang ekonomi terlihat dari pemulihan ekonomi Indonesia yang relatif sangat lambat dibandingkan dengan negara-negara yang sedari awal lebih efektif memutus mata rantai penularan,” tuturnya.

Faisal mengatakan kondisi keseimbangan primer yang negatif selama era Jokowi menunjukkan jika beban utang sangat membebani keuangan APBN.

Bahkan, Faisal menyebutkan kini pemerintah seolah seperti sedang menggali lubang dan tutup lubang

“Praktik “gali lubang, tutup lubang” tak terhindari sepanjang pemerimaan pajak lebih lambat ketimbang pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.*** (KY)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *