China Obok-obok Laut Natuna Utara, Pemerintah Indonesia Diminta Siapkan Kapal Perang

LONCENGNEWS.COM – Pemerintah Indonesia diminta untuk mengambil langkah dan tindakan tegas kepada otoritas China karena berulang kali memasuki wilayah Laut Natuna Utara.

Advertisements

Hal tersebut disampaikan oleh Center for Indonesian Domestic and Foreign Policy Studies (CENTRIS). Menurut mereka, tindakan China tersebut merupakan bentuk pengingkaran atas kedaulatan Indonesia.

“Karena bukan kali pertama China mengobok-obok wilayah kita. Pemerintah seyogianya segera melakukan tindakan tegas, misalnya membekukan kerjasama bilateral dengan mereka sampai masalah ini selesai,” kata peneliti CENTRIS, AB Solissa, dikutip dari Viva.co.id, Selasa, 14 September 2021.

Solissa menyarankan pemerintah tidak boleh hanya memanggil duta besar China untuk Indonesia hanya untuk diklarifikasi, tapi memberikan tekanan dan sanksi kepada otoritas China agar mereka tidak lagi berulah di wilayah kedaulatan Indonesia.

Baca Juga:  China Beri Subsidi Covid-19 Rp153,2 Miliar dan Kebutuhan Sehari-hari Kepada Warganya

Sanksi yang bisa dilakukan menurut Solissa adalah membekukan sementara kerjasama seperti menyetop masuknya tenaga kerja asing asal China atau menghentikan proyek strategis negeri tirai bambu di Indonesia.

Advertisements

Sanksi tersebut dinilai untuk menunjukkan keseriusan serta ketegasan Indonesia terhadap negara manapun yang tidak menghargai kedaulatan NKRI.

Lebih lanjut, Solissa meminta pemerintah tidak terjebak dengan proyek-proyek strategis China yang tidak menutup kemungkinan dapat dijadikan sebagai alat tekanan oleh otoritas Tiongkok terkait langkah atau kebijakan luar negeri yang sedang dilakukan oleh negera mereka.

Hal itu patut diwaspadai pemerintah mengingat beberapa hari lalu, hastag #ProyekJebakChina menjadi trending topik nomor satu di jagad maya Indonesia.

Baca Juga:  Ganjar Pranowo Ngaku Ikut Jokowi Soal Pilih Capres 2024: yang Berambut Putih

“Kemarin hastag #ProyekJebakanChina bertengger nomor satu di twitter, ini alarm yang ditujukan publik kepada pemerintah agar hati-hati dengan proyek yang ditawarkan China. Urusan proyek jangan sampai melemahkan sikap, posisi apalagi kedaulatan bangsa ini di mata dunia,” ujarnya.

Solissa mengatakan, pemerintah sebaiknya segera mengerahkan kapal-kapal perang ke Natuna. Kemudian mengusir mereka dari wilayah kedaulatan Indonesia.

“Siagakan kapal perang di sekitar lokasi objek vital negara seperti di areal pertambangan Kementerian ESDM,” tuturnya.

Sebelumnya, Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksda S Irawan, mengungkapkan saat ini di wilayah overlapping perairan Natuna Utara, banyak dimasuki oleh kapal-kapal asing. Jumlah kapal asing yang berada di sana lebih banyak dari pada yang bisa dipantau oleh radar, bahkan jumlahnya mencapai ribuan.

Data terbaru, menurut Irawan, pada jarak 50 nautical mile, ada kapal induk Amerika yang mendekati kapal survei China. Di sisi lain, kapal Coast Guard China masih mengganggu aktivitas penambangan lepas pantai milik Kementerian ESDM.

Baca Juga:  Polemik Djoko Tjandra Terima Hadiah Remisi, Abdillah Toha: Lengkap Sudah Konspirasi Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif

“Ini ada berita terbaru bahwa kurang lebih jarak 50 nautical mile dari Natuna itu sudah ada kapal induk Amerika di sana dan mendekati kapal survei China, dan kapal survei China, kapal Coast Guard China pun masih mengganggu atau membayang-bayangi dari pembuatan ataupun kerja daripada rig nobleyang berbendera Indonesia di bawah ESDM,” kata Irawan dalam Rapat bersama dengan Komisi I DPR, yang dikutip Selasa, 14 September 2021.

Irawan mengatakan peristiwa ini tentunya tidak boleh dianggap sepele oleh Pemerintah Indonesia. Karena adanya gangguan ini merupakan bentuk gangguan dan ancaman terhadap kedaulatan negara.

“Ini harus kita waspadai bersama, makanya dari RDP ini mudah-mudahan ada suatu keputusan ataupun jalan keluar bantuan yang sangat dari Komisi 1 ini untuk kedaulatan kita. Tidak bisa dijajah oleh mereka itu,” ujar Irawan.(MH)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *