DAMPAK EKONOMI YANG TERJADI DI MASYARAKAT KARNA KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pandemi virus Corona sampai saat ini telah menyebar di 210 negara termasuk Indonesia. Bagi Indonesia, ini menjadi tantangan multidimensi. Pemerintah dan masyarakat dihadapkan pada berbagai keputusan sulit baik itu di sektor kesehatan, sosial, ekonomi, maupun politik.

Advertisements

melihat opini publik tentang krisis Corona pada umumnya dan bagaimana penggunaan media di masyarakat dapat mempengaruhi terbentuknya persepsi tentang krisis.

Beberapa hal menarik ditemukan dalam penelitian ini. Hasil survei memperlihatkan bahwa 87% responden merasa bahwa virus Corona membahayakan kesehatan mereka dan 65% responden merasa takut tertular virus yang sampai tanggal 19 Mei 2020 kemarin menyebabkan kematian 1.191 orang di Indonesia dan lebih dari 300.000 orang di seluruh dunia.

Baca Juga:  Dinamika Pembangunan Stadion Bertaraf Internasional “Jakarta Internasional Stadium”

penelitian ini menemukan bahwa kebijakan pemerintah untuk membatasi penyebaran virus Corona dengan pelarangan mudik ternyata mendapatkan dukungan mayoritas. Sebanyak 86% responden di seluruh Indonesia mendukung kebijakan pelarangan mudik. Ini menjadi hal menarik mengingat mudik telah menjadi ritual sosial masyarakat Indonesia.

Namun demikian, mayoritas masyarakat mengakui pandemi virus Corona dan penanganannya dirasakan sangat mengganggu kondisi perekonomian mereka. Lebih dari 90% responden menyatakan bahwa kondisi perekonomian keluarga mereka terganggu karena adanya pandemi Corona. Meskipun begitu, hanya 32% responden yang merasa marah terhadap kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membuat mereka tidak bisa melakukan hal-hal yang biasanya mereka lakukan.

Lagi-lagi disaat dilanda musibah pandemi, para pejabat negeri masih saja menambah musibah lagi Bansos (bantuan sosial) yang seharusnya dikasih secara rata kepada masyarakat malah dikorupsi di tengah-tengah melaratnya pangan di masyarakat. Pemerintah memberlakukan lock down yang seharusnya semua masyarakat ditanggung segala urusan kesehatan, makanan dan hal-hal pokok lainnya yang masyarakat butuhkan. Jangan salahkan masyarakat seutuhnya jika ada pelanggaran yang dilakukan, seharusnya masyarakat mendapatkan bantuan, namun bantuannya dimasukkan dalam saku pribadi (dikorupsi).

Disaat diberlakukan kebijakan pemerintah soal pandemi ( Lock down, PSBB, PPKM) jangan terlalu bengis untuk melakukan penindakan terhadap mereka yang sedang banting tulang untuk meraih secercah harapan memenuhi kebutuhan hidupnya. Seharusnya negara menjamin kebutuhannya.

Baca Juga:  Jokowi Beri Intruksi Turunkan Harga Tes PCR, Begini Respon Iwan Fals

Memahami realitas ekonomi politik tersebut bukan berarti kita sebagai warga negara cukup pasrah saja dalam menghadapi krisis kesehatan ini.

kita harus berhenti bersikap naif dengan mengandalkan elite politik dan negara untuk menyelesaikan masalah kesehatan publik ini. Jika elite politik tidak mau mengalokasikan penerimaan pajak yang dibayarkan warga untuk membiayai hidup warga yang terdampak oleh upaya pencegahan penyebaran coronavirus ini, kita harus bahu membahu membangun jaring pengaman sosial berbasis lokal.

rakyat dan masyarakat sipil harus mengkonsolidasikan diri dengan kokoh supaya kepentingan publik dapat lebih tercerminkan di dalam negara, saat pandemi dan setelah pandemi ini berakhir nanti.

 

Oleh: Alvina Damayanti, Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta.

 

Sumber foto: doc.pribadi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *