Kita Belum Merdeka Secara Ekologis

Masih dalam kondisi Indonesia 77 tahun merdeka, kita sekejap ambil waktu untuk menyaksikan hasil-hasil pembangunan selama 77 tahun terakhir. Dalam kurun waktu lebih dari 7 dekade pembangunan disem ua sektor, terutama sectok ekonomi dan infrastruktur menjai fokus utama negara walaupun kecepatan dan tingkat pemerataannya bisa dikatakan berjalan lamban.

Advertisements

Selama ini pula kita bersaksi bahwa pembangunan ekonomi dan infrastruktur tidak banyak memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan hidup yang menyebabkan banyak sekali kerusakan lingkungan di negeri ini.

Sejak Indonesia merdeka hingga sekarang persoalan lingkungan hidup sudah semakin disadari signifikansinya dalam praktek bernegara. “bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” (UU No 32 tahun 2009)

Pengarusutamaan persoalan lingkungan hidup sudah menyetel dengan konstitusi kita. Lingkungan hidup sudah menjadi hak asasi warga negara yang berarti kita berhak menuntut lingkungan yang bersih, hijau, dan merdeka dari polusi.

Seiring dengan perayaan Kemerdekaan RI yang ke-77, dalam konteks pembanguan infrastruktur dan ekonomi, kemerdekaan ekologis yang berarti merdeka dari lingkungan yang rusak, tercemar, dan terdegradasi masih perlu perjuangan yang keras oleh segenap anak bangsa. Karena masih terjadi masalah yang cukup besar dan kurang menjadi perhatian dari Pemerintah atau kita sendiri sebagai warga negara.

Baca Juga:  DAMPAK EKONOMI YANG TERJADI DI MASYARAKAT KARNA KEBIJAKAN PEMERINTAH
Advertisements

Pembangunan Infrastruktur yang dilakukan pemerintah atau pihak swasta sangat kurang memperhatikan prinsip-prinsip ekologi (lingkungan), dimana seharusnya pembangunan harus memperhatikan aspek lingkungan hidup dan Hak Asasi Manusia.

Pembangunan yang dilakukan pemerintah tentu memiliki banyak dampak negatif bagi keadaan ekologi di negeri ini, sehingga menempatkan negara ini dalam berbagai keadaan darurat, seperti: keadaan darurat asap disebabkan banyaknya kebakaran hutan dan lahan gambut yang tentu menyebabkan berbagai permasalahan penyakit yang membahayakan. Polusi udara yang disebabkan keberadaan PLTU yang menggunakan Bahan Bakar Batu Bara mencemari lingkungan, serta rendahnya minat penggunaan moda transportasi umum.

Keadaan darurat sampah plastik disebabkan penggunaan sampah plastik yang tidak bisa dikontrol sehingga menyebabkan banyak ekosistem yang rusak dan terancam punah seperti di sepanjang daerah aliran sungai dan pantai karena banyak sampah plastik yang dibuang sembarangan. Hutan dan lahan gambut yang terus ditebang ataupun dibakar oleh perseorangan atau pihak korporasi dengan alasan pembukaan lahan untuk berbagai proyek pembangunan baik untuk industri ataupun infrastruktur.

Dari persoalan di atas, sebenarnya kita belum merdeka secara ekologis. Maka di usia 77 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, sudah semestinya pemerintah sadar bahwa keberadaan ekologi di negara ini butuh perhatian lebih serius dengan mementingkan pembangunan yang memperhatikan dan berpegang teguh pada prinsip konservasi.

Baca Juga:  Menyambut 50 Tahun PPP, Menakar Peluang Partai Pada 2024

Jangan sampai pemerintah dan kita sebagai warga negara Indonesia bersikap apatis dengan berbagai masalah lingkungan yang terjadi di negeri ini. Perlu adanya bukti serius dari pemerintah sebagai pembuat regulasi masalah lingkungan hidup agar di HUT RI di tahun-tahun selanjutnya bangsa ini tidak dalam keadaan dilanda Bencana Ekologi karena matinya prinsip-prinsip konservasi.

Persoalan Ekologis; Mengancam Eksistensi Manusia

Faktanya, keterhubungan persoalan ekologis yang mengancam eksistensi manusia semakin tampak. seperti polusi, pemanasan global, hujan asam, ledakan populasi, penggurunan atau erosi tanah, naiknya permukaan air laut, longsor, banjir, gizi buruk, kuman dan virus penyakit-penyakit baru, pencemaran air laut, radiasi nuklir, ledakan sampah, pencemaran tanah, makanan sehari-hari yang beracun, dll.

Krisis ini merupakan problem akut yang membutuhkan perhatian besar setiap individu. Barangkali terdapat suatu permasalahan yang kendati kita cari jalan keluarnya maupun kita abaikan begitu saja jalan keluarnya, tetap tidak memiliki perubahan atau pengaruh signifikan untuk kehidupan. Tidak begitu halnya dengan permasalahan ekologis. Salah satu karakteristik utama persoalan ekologi adalah perubahan.

Kepasifan dan keaktifan kita dalam persoalan ekologi memberikan efek signifikan untuk seluruh kehidupan atau organisme. Krisis ekologis yang tengah terjadi, jika kita abaikan akan semakin mengancam eksistensi kelestarian kehidupan atau organisme.

Bahkan, dalam laporan pada Mankind at the Turning Point (Umat Manusia di titik balik), kelompok pemerhati ekosistem malah meramalkan bakal kiamatnya dunia jika tanda-tanda bahaya peradaban seperti krisis ekologi tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh.

Baca Juga:  FKMSB Jabodetabek Gelar Pelantikan dan Raker Pengurus Periode 2022-2023

Krisis ekologi ini tidak dapat dikatakan sebagai sebuah peristiwa alami yang terjadi di alam ini, karena manusia tidak bisa melepaskan diri dari kesalinghubungannya terhadap lingkungan. Manusia tergantungi akan dinamika kehidupan lingkungan.

Ketika lingkungan tumbuh kembang dengan baik, maka ia akan memberikan nilai kebaikan pula untuk kehidupan manusia. Sebaliknya, ketika ritmi lingkungan mengalami ketidakseimbangan, maka ia akan mengganggu sistem keseimbangan kehidupan; tidak hanya dalam kehidupan manusia atau hewan melulu, melainkan keseluruhan kehidupan itu sendiri.

Hal ini sejalan dengan teori para filosof seperti Ibn Sina, al-Farabi, Khawajah Nasiruddin at-Thusi, yang meyakini adanya sebuah doktrin kausalitas dan menganggap semua fenomena di alam semesta merupakan akibat dari serangkaian sebabakibat. Dengan kata lain, bencana-bencana ekologi yang terjadi di bumi ini berkorelasi erat dengan tindak-tanduk tingkah laku manusia sebagai makhluk bumi.

Selama ini, kesadaran akan semacam ini belum menempati alam pikiran para perumus bangsa. Oleh sebab itu, seolah negara ini lupa memberi perhatian khusus kepada sektor ini sejak awal kemerdekaan. Dua puluh lima tahun kemudian, misi asing mulai terasa. Kemerdekaan politik mulai terusik. Misi politik seorang Soekarno mulai mendeteksi tentang adanya potensi kembalinya penjajahan. Ia rumuskan dalam slogan dan teriakan “anti nekolim” secara sangat fasih.

Penulis: Moh Bakir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *