KPK Resmi Tahan Syahrul Yasin Limpo 

LONCENGNEWS.COM – Komisis Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo usai ditangkap pada Kamis, 12 Oktober 2023 petang.

Advertisements

Syahrul ditahan selama 20 hari ke depan, mulai hari ini, Jumat 13 Oktober 2023 hingga tanggal 1 November 2023. Hal itu dilakukan untuk keperluan penyidikan lebih lanjut oleh KPK.

“Untuk kebutuhan penyidikan lebih lanjut, tim penyidik menahan tersangka SYL (Syahrul Yasin Limpo) untuk 20 hari pertama,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat, 13 Oktober 2023.

Baca Juga:  YLBHI: Orang yang Paling Patuh Pada Hukum Adalah Orang yang Paling Tertindas

Syahrul ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

Selain Syahrul, KPK juga menetapkan tersangka kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Kementan, Muhammad Hatta (MH).

Advertisements

Keterlibatan KS dan MH dalam kasus ini karena diduga atas perintah Syahrul untuk menarik upeti kepada bawahannya di unit eselon I dan II Kementan.

Baca Juga:  Jokowi Disentil Soal Etika Politik Usai Gibran Jadi Cawapres, PDIP: Pilpres ini Ranahnya Parpol dan Megawati

Berdasarkan proses penyidikan yang dilakukan KPK, uang yang dikumpulkan oleh kedua anak buah Syahrul disetorkan setiap bulan secara rutin dengan kisaran mulai 4.000 dollar Amerika Serikat (AS) sampai dengan 10.00 dollar AS.

Temuan awal KPK, jumlah uang yang dinikmati Syahrul, Kasdi, dan Hatta mencapai Rp 13,9 miliar dalam kurun waktu dari tahun 2020 hingga 2023.

Uang tersebut oleh Syahrul yang juga diketahui Kasdi dan Hatta, dipakai antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian Alphard milik sang Dewan Pakar Partai Nasdem ini.

Atas tindakannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Baca Juga:  DPD PAN Kobar Jadi Tuan Rumah Acara Safari Ramadan dan Konsolidasi KPPW Kalimantan Tengah

Dalam kasus ini, Syahrul juga dijerat dengan Pasal 3 dan 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *