Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice

Belakangan ini tingkat kejahatan di Indonesia mengalami peningkatan yang siginifikan, salah satu faktor terjadinya kejahatan tersebut karena dipengaruhi krisis ekonomi setelah dihantam badai covid 19 sehingga sampai saat ini belum menunjukkan stabilitas ekonomi seperti semula. Oleh karena itu ketimpangan ekonomi yang terjadi di kalangan masyarakat tingkat bawah cukup berpengaruh terhadap perbuatan atau tindakan kejahatan di lingkungan masyarakat.

Advertisements

Namun seringkali kasus yang ditemukan yaitu tindak pidana ringan (tipiring). Dalam menanggulangi jenis kejahatan tersebut, Indonesia saat ini nyatanya mengadopsi konsep baru dalam penegakan hukum atau kasus hukum ringan yaitu restorative justice, dimana konsep ini diadopsi dari negara eropa yang jauh sebelumnya telah menggunakan konsep ini dengan efektif. Akan tetapi, Peradilan pidana tidak sekedar dilihat sistem penanggulangan kejahatan, melainkan dilihat sebagai problem sosial yang sama dengan kejahatan itu sendiri.

Pelaksanaan sanksi pidana perlu dihubungkan dengan kebijakan pembangunan manusia yang ingin membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Penggunaan sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Di samping itu pidana dimanfaatkan untuk menumbuhkan kesadaran bagi si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.

Baca Juga:  Akankah Pemilu 2024 Menjadi Pemilu yang Paling Panas?

Tindak pidana ringan (tipiring) menurut ketentuan dalam buku II KUHP yang mencakup pada penghinaan, penganiyaan hewan peliharaan, penipuan, di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menurut pasal 205 ayat (1) KUHAP merumuskan kriteria tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dalam penghinaan ringan.

Walaupun demikian bahwa perbutan pidana merupakan perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap korban. Ukuran tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat akan menentukan hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Jika melihat pasal 315 tentang penghinaan ringan.

Advertisements

Jika melihat delik di atas dalam tindak pidana ringan yang diatur melalui KUHP, tindak pidana ringan bisa saja diselesaikan secara aktif kepada pelaku. Penyelesaian secara aktif ini merupakan pemberian hukuman kepada pelaku sebagai bentuk pertanggang jawaban atas perbutan yang di lakukan.

Baca Juga:  Demokrasi dengan Amanat Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila

Menurut Tony F. Marshall. Restorative justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama begaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.

Bisa dikatakan bahwa penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan mengunakan Restorative justice lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara kedua pihak,
penyeselesaian tindak pidana ringan melalui restorative justice merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan korban guna kepentingan kemanusian pendekatan ini memandang pelaku tindak pidana sebagai individu yang dapat bertanggung jawab dan berpotensi untuk memperbaiki perilaku.

Dalam situasi tindak pidana ringan, pendekatan restorative berusaha untuk mengintergrasikan pelaku kepada masyarakat dengan cara yang lebih bermanfaat, kerena dengan melalui restorative pelaku diharapkan bisa memahami dampak negatif dari perbuatannya dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan, dan berharap dengan diberlakukan restorative bisa membantu pelaku untuk mengambalikan keterampilan sosial dan menjalin hubungan yang positif dengan masyarakat sekitar.

Menurut Liedmann, restorstif justice sebagai sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku, dan masyarakat yang dirugikan oleh kejahatan dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan yang keberlanjutan.

Baca Juga:  Menggugat “Ikhtiar Merawat Nalar” IMM DKI Jakarta

Tujuan restorative justice dalam konteks hukum pidana yaitu memberdayakan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki akibat dari suatu perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat (konsep memandang keadilan tidak dari satu sisi, namun memandang dari berbagai pihak, baik untuk kepentingan korban, pelaku dan masyarakat).

Pada pokoknya dimungkinkan adanya pelaksanaan diversi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan apabila dalam hal diversi tidak berhasil atau tidak memenuhi syarat diversi, hakim mengupayakan putusan dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Namun dalam praktiknya di Indonesia masih menemukan kendala dalam hal regulasi, kesiapan sarana dan sumber daya manusia. Oleh karena itu yang harus dilakukan yaitu meningkatkan peran dan fungsi masyarakat sebagai bentuk pencegahan tindak pidana dan peningkatan infrastruktur, petugas dan kegiatan yang selaras dengan lapas pendidikan bekerjasama dengan pihak terkait.

Penulis: Muh. Saleh, mahasiswa hukum di Universitas Pamulang (Unpam).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *